Audit Pengadaan Kab/Kota

⚠️ Disclaimer

TENTANG PROJECT NEMESIS

Dashboard ini adalah mirror dari project Nemesis — investigative interface yang dibuat oleh @abilsudarman sebagai bagian dari "Operation Diponegoro", sebuah inisiatif dari Abil Sudarman School of Artificial Intelligence (assai.id).

Project asli & live dashboard original-nya bisa diakses di: assai.id/nemesis

Source code project ini open source dan tersedia di GitHub: github.com/assai-id/nemesis

🇮🇩 Apresiasi untuk Project Nemesis

Sebagai warga Indonesia, saya sangat bangga & mengapresiasi kerja keras @abilsudarman dan tim Abil Sudarman School of AI yang telah membuat Project Nemesis — sebuah karya yang berani, transparan, dan benar-benar berdampak untuk kepentingan publik. Inisiatif seperti ini yang Indonesia butuhkan: warga negara yang menggunakan teknologi AI untuk membuka data publik dan mendorong akuntabilitas.

Terima kasih, Bang Abil & tim. Karya kalian adalah inspirasi.

TENTANG MIRROR INI

Saya, @danangbagusa, melakukan cloning & mirroring dashboard ini ke domain autose7en.xyz sebagai bentuk dukungan terhadap inisiatif transparansi publik. Karena project Nemesis bersifat open source, mirror ini dibuat untuk:

Menambah aksesibilitas dashboard (lebih banyak server = lebih cepat untuk user)
Menjadi backup/redundancy kalau dashboard utama down
Memperluas reach informasi ke audience yang lebih luas

⚙️ Mirror ini di-deploy & dimaintain dengan bantuan Claude Opus 4.7 dari Anthropic sebagai AI assistant untuk setup VPS, backend, frontend customization, dan deployment.

SUMBER DATA

Data yang ditampilkan di sini bersumber dari SIRUP (Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan) — sistem resmi pemerintah yang dikelola oleh LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah).

Akses publik resminya: sirup.inaproc.id

⚠️ Penting: Tag & flagging anomali pada paket pengadaan adalah hasil analisis AI (GPT-5.4) yang dilakukan oleh tim project Nemesis, bukan vonis hukum. Anggap ini sebagai petunjuk awal yang masih perlu diverifikasi secara manual sebelum diambil kesimpulan. Jangan dipakai untuk menuduh siapa pun secara publik tanpa investigasi lanjutan.

TUJUAN

Transparansi & pengawasan publik terhadap belanja negara. Dashboard ini bukan untuk menuduh, melainkan untuk membuka data agar masyarakat, jurnalis, akademisi, dan pengambil kebijakan dapat melihat anggaran negara dengan lebih jelas.

📖 Petunjuk Pemakaian

PANDUAN SINGKAT

Dashboard ini menampilkan 3+ juta paket pengadaan dari seluruh kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia. Berikut cara membaca & mencari data yang lo butuhkan.

💡 Tentang Search Bar:
Search bar di sidebar bekerja secara real-time. Tiap karakter yang lo ketik akan langsung memfilter list. Jadi ngetik b, ba, ban, dst. memang akan trigger filter di setiap huruf — itu fitur, bukan bug.

Kalau dirasa berat, ada delay 250ms yang nunggu lo selesai ngetik sebelum filter dijalankan. Jadi tinggal ketik aja, jangan klik per huruf.

STEP 1 — PILIH KATEGORI INSTANSI

🔘 Tombol filter di atas sidebar kanan

K/L (Kementerian/Lembaga) — pengadaan instansi pusat (Kemenkeu, Kemenkes, dll)
Pemprov — pemerintah provinsi (Pemprov Jabar, Jatim, dll)
Pemkot — pemerintah kabupaten & kota
Others — instansi lain (BUMN, lembaga independen)

STEP 2 — PERSEMPIT WILAYAH (HANYA UNTUK PEMKOT)

🔘 Tab Semua / Kabupaten / Kota

Tab Kabupaten dan Kota hanya aktif kalau lo pilih Pemkot. Untuk K/L & Pemprov, otomatis tab "Semua" karena scope-nya pusat/provinsi.

STEP 3 — CARI INSTANSI/DAERAH

🔍 Search bar di sidebar

Ketik nama yang lo cari, contoh: banyumas, kesehatan, jakarta. Ketik aja sampai selesai — list otomatis ke-filter ~250ms setelah lo berhenti ngetik.

STEP 4 — LIHAT DETAIL PAKET

👆 Klik salah satu instansi/daerah di list

Modal popup akan muncul berisi daftar paket pengadaan untuk instansi/daerah tersebut, lengkap dengan nama paket, anggaran, severity, dan reason flagging dari AI.

📱 KHUSUS PENGGUNA SMARTPHONE

Tampilan dashboard di HP didesain ulang khusus mobile-first untuk memprioritaskan utilitas (search, filter, list) daripada peta. Ini panduan singkatnya:

🆕 Mobile-First Design:
Saat lo buka di HP, peta otomatis disembunyikan dan lo langsung dapet full screen untuk search, filter, dan list instansi/daerah. Ini jauh lebih nyaman buat eksplorasi data dibanding harus geser-geser bottom sheet.

📋 Tampilan default: Full panel utility

Saat pertama buka, lo akan lihat filter (K/L, Pemprov, dll), tab (Semua, Kabupaten, Kota), search bar, dan list instansi/daerah — semua langsung accessible di satu layar. Gak perlu swipe-swipe lagi.

🗺️ Mau lihat peta? Tap tombol kuning di pojok kanan bawah

Ada tombol melayang "🗺️ Tampilkan Peta" di pojok kanan bawah layar. Tap untuk munculin peta di atas (peta akan ambil setengah layar atas, sidebar tetap di bawah). Tap lagi (sekarang jadi "✕ Sembunyikan Peta") untuk balik ke full utility mode.

🔘 Filter K/L, Pemprov, Pemkot, Others

Tombol filter ditata 2 baris × 2 kolom biar muat dan touch-friendly. Tap salah satu untuk filter data berdasarkan jenis instansi.

🔍 Search bar yang lancar

Search bar di mobile gak akan auto-zoom saat lo tap (sering jadi masalah di iPhone). Ketik kata kunci-nya (contoh: banyumas), list akan auto-filter setelah lo selesai ngetik.

👆 Tap instansi/daerah → modal detail

Tap salah satu item di list, modal detail paket akan muncul full screen di HP. Modal ini juga responsive dan bisa di-scroll vertikal.

📊 Tombol KPI di header

Untuk lihat KPI nasional (Total Pagu, Potensi Pemborosan, dll), tap tombol 📊 KPI di pojok kanan atas header. Panel KPI akan muncul slide dari atas.

💡 Tips Optimal di Mobile:

Default mode = utility full screen — ini yang paling nyaman buat eksplorasi data
Buka peta cuma kalau perlu — misal untuk visualisasi heatmap regional
Pakai landscape kalau mau lihat peta lebih lega
Pakai WiFi atau 4G+ — dashboard load 3+ juta paket data
Browser modern: Chrome, Safari, Firefox, Edge versi terbaru

⚠️ Catatan Performa: Karena dashboard ini menampilkan data 3+ juta paket, HP dengan RAM kecil (≤3GB) mungkin terasa berat saat awal load. Tunggu 5-10 detik sampai semua data ter-load. Kalau peta lemot, biarin aja ditutup — toh search & list yang utama.

📐 SINGKATAN ANGKA — PENTING DIBACA

Untuk menghemat tempat di kartu & tabel, dashboard ini menggunakan singkatan angka standar internasional. Pahami betul singkatan ini sebelum membaca data — selisih satu huruf bisa berarti selisih 1.000 kali lipat!

⚠️ HATI-HATI: Jangan salah baca!
Singkatan M di sini berarti JUTA (Million), BUKAN MILIAR. Sedangkan singkatan B berarti MILIAR (Billion).

Jadi Rp 300 M = Rp 300 JUTA (bukan 300 miliar!), dan Rp 4.8 B = Rp 4.8 MILIAR.

📊 Tabel Konversi Lengkap:

T = Triliun (1.000.000.000.000) — contoh: Rp 3.7 T = Rp 3,7 Triliun
B = Miliar / Billion (1.000.000.000) — contoh: Rp 591.7 B = Rp 591,7 Miliar
M = Juta / Million (1.000.000) — contoh: Rp 300 M = Rp 300 Juta
K = Ribu / Kilo (1.000) — contoh: Rp 50 K = Rp 50 Ribu

💡 Tips: Lihat angka asli secara penuh

Kalau lo masih ragu atau mau lihat nilai persisnya tanpa singkatan, klik kartu/instansi yang lo curigai. Modal detail paket akan menampilkan nilai pagu lengkap dalam format penuh, contoh: Rp 1.190.424.000 (dibaca: Rp 1,19 Miliar / Rp 1.190 Juta).

🛑 Untuk Jurnalis & Aktivis: Sebelum publish/share angka dari dashboard ini, WAJIB konversi ke format penuh (Rupiah lengkap dengan titik). Jangan langsung share screenshot dengan singkatan B/M/K karena pembaca awam bisa salah baca. Tulis "Rp 4,8 Miliar" bukan "Rp 4.8 B".

CARA BACA DATA

📊 Data Resmi (FAKTA):

Total Pagu — anggaran resmi dari APBN/APBD (real)
Total Paket — jumlah paket pengadaan resmi (real)
Nama instansi, paket, lokasi — data resmi dari SIRUP

🤖 Hasil Analisis AI (HARUS DIVERIFIKASI):

Potensi Pemborosan (Rp) — estimasi AI berdasarkan analisis
Paket Prioritas Audit — flagging AI untuk paket mencurigakan
Severity (high/absurd) — kategori risiko menurut AI
Tag isMencurigakan / isPemborosan — sinyal awal, bukan vonis

⚠️ KALAU NEMU YANG MENCURIGAKAN

Kalau lo nemu paket yang AI tandai sebagai pemborosan atau tidak wajar:

1. Catat ID paket & nama lengkap

Klik paket di modal — lihat ID, nama paket, satker, dan tahun anggaran.

2. Verifikasi langsung di SIRUP

Buka sirup.inaproc.id, search ID/nama paket-nya. Lihat detail lengkap, spesifikasi, lokasi, dan alasan resminya.

3. Cross-check di LPSE

Cek juga di LPSE instansi terkait (lpse.[nama-instansi].go.id). Lihat detail tender, peserta lelang, harga penawaran & pemenang. Bandingkan dengan harga pasar.

4. Dokumentasi & bandingkan

Bandingkan harga satuan dengan paket sejenis di daerah lain. Cek spesifikasi — apakah wajar untuk jenis pekerjaan tersebut? Screenshot semua bukti.

5. Lapor ke kanal resmi

Kalau yakin ada anomali serius:

BPK RI — bpk.go.id (audit keuangan negara)
KPK — kpk.go.id (kalau ada indikasi tindak pidana korupsi)
Inspektorat instansi terkait
Ombudsman RI — ombudsman.go.id (maladministrasi)

🛑 JANGAN langsung publish/share di medsos sebagai "bukti korupsi" sebelum lo verifikasi manual. Tag AI bisa salah konteks. Kalau lo share screenshot dashboard sambil nuduh tanpa bukti, lo bisa kena UU ITE (defamasi/pencemaran nama baik).

UNTUK JURNALIS/PENELITI

Kalau lo wartawan, peneliti, atau aktivis transparansi yang mau publish temuan:

Lihat anomali di dashboard ini sebagai lead, bukan kesimpulan
Verifikasi manual ke SIRUP, LPSE, dokumen kontrak resmi
Konfirmasi ke instansi terkait (kasih hak jawab)
Cross-reference dengan laporan BPK / audit publik
Baru publish dengan framing yang fair & berimbang

Audit Pengadaan per Kab/Kota

⚠️ Disclaimer

📖 Petunjuk Pemakaian